MANOKWARI, Media Diskominfo - Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA) Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah, bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ( BAPPEDA ) Provinsi Papua Barat, menggelar rapat forum satu data, yakni penetapan daftar data tahun 2026 dan penyusunan rencana aksi satu data tahun 2025-2029 Provinsi Papua Barat.

Kegiatan berlangsung di Ruang rapat lantai III kantor Gubernur Papua Barat Barat, pada rabu, ( 10/12/2025 ).

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian Setda Peovinsi Papua Barat , Melkias Werinussa, memandang penting rapat tersebut sebagai landasan untuk memperkuat implementasi peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan permendagri nomor 5 tahun 2024 tentang satu data pemerintahan dalam negeri. Dimana kedua regulasi tersebut menegaskan tata kelola data yang akurat, mutahir, terpadu serta dapat dibagi-bagikan sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang transparan efektif dan berkelanjutan.

"Papua Barat memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan data. Selain menyediakan data prioritas nasional dan data urusan pemerintah daerah, kita juga berkewajiban menyediakan data terpilah orang asli Papua ( OAP ) sebagaimana UU nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Ketersediaan data OAP yang akurat dan terpercaya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan afirmatif, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya,"Ungkap Melkias.

Lanjut Gubernur mengatakan, bahwa terdapat dua agenda besar yang harus disepakati bersama, yaitu penetapan daftar data tahun 2026. Daftar mencakup data prioritas nasional, data prioritas daerah yang Selaras dengan RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2025-2029.

"Penyusunan rencana aksi satu data tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman lima tahunan dalam memperkuat tata kelola data yang mencakup peningkatan kualitas data dan meta data, interoperabilitas sistem informasi, penguatan kapasitas SDM dan produser data serta mekanisme koordinasi forum satu data. Sehingga kita memiliki arah yang jelas terukur, untuk membangun ekosistem data yang kuat dan berkelanjutan,"Tutur Werinussa.

"Saya berharap setelah mengikuti Workshop ini masing-masing perangkat daerah dapat menindaklanjutinya dengan melakukan rapat internal, penyempurnaan data dan siklus tata kelola data sesuai kesempatan forum,"Tandasnya.

Provincial Manager SKALA Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Ottow G. Sineri, dikesempatan tersebut mengatakan, daftar data tahun 2026 sepatutnya telah dipersiapkan dan berjalan secara continue setiap tahun berjalan. Hal ini guna sebagai data dukung terhadap dokumen perencanaan pembangunan.

"Saya pikir ini momen yang baik untuk bagaimana kita ada kerjasama dengan teman-teman dan Bappeda dan OPD terkait. Kami dari SKALA yang merupakan program kemitraan Indonesia dan pemerintah Australia, ini bagian daripada komitmen kita untuk terus mendukung pemerintah Papua Barat untuk menyiapkan data yang baik dan benar untuk kebutuhan perencanaan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029,"Ungkap Ottow Sineri.

Meski secara jelas sudah tertuang dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Masih menurut Ottow, bahwa terdapat indokator data yang tertuang dalam dokumen RPJM yang isi masih berdada pada angka nol.

"Kalau indikator data isinya masih nol, bagaimana kita mau bisa mencapai dokumen perencanaan yang berkualitas. Kalau kita tidak memiliki indikator data yang jelas, kita tidak mungkin mencapai sesuatu yang kita kerjakan dalam dokumen perencanaan yang baik dan benar,"Tambah Ottow Sineri.

Hadir secara langsung maupun diring dalam rapat 3 hari ini perwakilan Kemendagri, serta TA. SKALA Pusat, Bappenas, Pusat Data dan Sistem Informasi Luar Negeri, BPS Papua Barat, Bappeda Papua Barat dan tamu undangan lainnya.

Penulis : Simon Patiran